mawarta.com - Sehubungan rencana Polri bakal mendorong dan
mensosialisasikan pembentukan Densus Tipikor Polri yang bakal
dilaksanakan paling lambat akhir Desember 2017, hal itu ditanggapi
dingin oleh Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke.
Menurutnya,
pembentukan satuan kerja baru dalam tubuh Polri yang orientasi
kinerjanya nyaris sama dengan KPK, dinilai sangat tidak elok. Demikian
antara lain disampaikan oleh trainer jurnalisme warga bagi kalangan
Polri ini melalui WhatsAppnya kepada redaksi, Senin, 17 Oktober 2017.
Sebab
apabila ini berjalan, otomatis tugas dan fungsinya dalam menjalankan
penindakan korupsi di lapangan akan bisa saling bentrok dengan kinerja
KPK.
Meski Densus Tipikor
Polri bersifat independen, namun dalam implementasinya sudah tentu
tidak demikian. Karena mereka berada dalam satu korps dan satu komando
di bawah naungan Kapolri.
Nah pertanyaannya, bagaimana kalau yang terjerat kasus dugaan korupsi itu adalah jajaran para jenderal di tubuh Polri.
Tentunya ini bakal menjadi polemik baru bahkan dapat menjadi perpecahan tersendiri di dalam institusi Polri.
Apalagi
dengan wacana akan mengusulkan gaji dari anggota Densus Tipikor Polri
sama besar dengan penyidik KPK, tentu hal ini akan berdampak terhadap
terjadinya pemborosan keuangan negara. "Hal ini juga akan memperlebar
kesenjangan gaji dan tunjangan di internal Polri, antara unit Densus
Tipikor dengan satuan kerja lainnya," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas itu.
Oleh
karena itu, sebaiknya Kapolri lebih memperkuat seluruh anggota Polri,
dan memberikan dukungan penuh terhadap jajarannya yang berada di KPK.
"(Polri)
cukup back-up institusi KPK yang sudah eksis dan sudah jadi momok
menakutkan bagi para pejabat mental korup belakangan ini," tutup Wilson.
(Nkt/4905ppwi)
0 komentar:
Post a Comment